Aturan PPKM Darurat Kembali Diubah, Berikut Rincian Aturan Terbaru

Aturan PPKM Darurat Kembali Diubah, Berikut Rincian Aturan Terbaru

BEKASI, BEKASIKU.com – PPKM darurat terus berjalan semenjak diterapkan pada 3 Juli 2021, di tengah-tengah naiknya kasus Covid-19.

“Saya meminta warga berdisiplin patuhi penataan ini untuk keselamatan kita semua, pemerintahan akan kerahkan semua sumber daya yang ada untuk menangani penebaran Covid,” kata Presiden Joko Widodo saat umumkan keputusan mengenai PPKM Darurat, Kamis (1/7/2021).

PPKM Genting diaplikasikan di 48 kabupaten/kota yang mencatat nilai asesmen tingkat 4, dan di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen tingkat 3 di daerah Jawa-Bali.

Sepanjang peraturan itu berlaku, dilaksanakan limitasi aktivitas di beberapa bidang, dimulai dari perkantoran, pengajaran, restaurant, pusat belanja, rekreasi, transportasi, seni budaya, sampai sosial bungkusyarakatan.

Tetapi, semenjak peraturan itu diputuskan, pemerintahan telah mengoreksi beberapa ketentuan limitasi PPKM Darurat. Koreksi itu dituangkan dalam Perintah Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Apa saja koreksi yang diartikan? Berikut rinciannya:

1. Bidang perkantoran

PPKM Genting batasi pegawai atau karyawan berdasarkan bidang perusahaan atau perkantoran. Ada 3 kelompok perusahaan yaitu di bidang non-esensial, kritis, dan fundamental.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang non-esensial harus mengaplikasikan work from home (WFH) atau kerja di rumah pada semua pegawai.

Saat itu, perusahaan bidang fundamental harus mengaplikasikan WFH 50 % dan dibolehkan work from office (WFO) pada 50 % pegawai.

Selanjutnya, pada bidang kritis WFO bisa dilaksanakan 100 % dengan prosedur kesehatan ketat.

Pemerintahan juga lakukan pembaruan berkaitan ketetapan itu. Ketentuan mengenai bidang fundamental dan kritis diuraikan lebih rinci.

Pembaruan ketentuan itu dituangkan dalam Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021 yang diedarkan pada 8 Juli 2021. Berikut rinciannya:

Pertama, bidang fundamental mencakup keuangan dan perbankan cuman mencakup asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan instansi pendanaan (yang fokus pada servis fisik dengan konsumen setia atau konsumen) bisa bekerja dengan kemampuan optimal 50 % staff untuk lokasi yang terkait dengan servis administrasi perkantoran buat memberikan dukungan servis.

BACA JUGA  Sekitar 8.841 Pelamar Gagal Registrasi CASN 2021

Adapun untuk servis administrasi perkantoran buat memberikan dukungan operasional cuman dikenankan optimal 25 persen.

Pada bidang fundamental yang lain: pasar modal (yang fokus pada servis fisik dengan konsumen setia atau konsumen dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); tehnologi info dan komunikasi mencakup operator mobile, data center, internet, internet, pos, media berkaitan penebaran info ke warga; dan perhotelan non-penanganan karantina, bisa bekerja dengan dengan kemampuan optimal 50 % staf.

Saat itu, untuk bidang fundamental berbasiskan industri orentasi export, faksi perusahaan harus memperlihatkan bukti contoh document Pernyataan Export Barang (PEB) sepanjang dua belas bulan akhir atau document yang lain memperlihatkan gagasan export dan harus mempunyai Ijin Operasional dan Mobilisasi Aktivitas Industri (IOMKI).

Pada bidang ini bisa bekerja optimal 50 % staff cuman di sarana produksi/pabrik, sedang untuk servis administrasi perkantoran buat memberikan dukungan operasional cuman dikenankan 10 persen.

Ke-2 , bidang kritis yang mencakup kesehatan, keamanan, dan keteraturan warga bisa bekerja 100 % staff tanpa pengecualian.

Saat itu, pada bidang kritis yang lain yaitu pengatasan musibah, energi, logistik, transportasi, dan distribusi khususnya untuk keperluan primer warga, minuman dan makanan dan pendukungnya, terhitung untuk hewan ternak/piaraan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan; objek penting nasional, project vital nasional, konstruksi (infrastruktur publik), dan utilitas dasar (listrik, air, dan pengendalian sampah) bisa bekerja 100 % optimal staff cuman pada sarana produksi/konstruksi/servis ke warga.

Untuk servis administrasi perkantoran buat memberikan dukungan operasional diterapkan optimal 25 % staf

2. Tempat beribadah dan pesta pernikahan

Belakangan ini, pemerintahan kembali mengoreksi ketentuan PPKM Darurat. Ketentuan yang diganti berkaitan dengan tempat pesta pernikahan dan beribadah.

BACA JUGA  Gempar Menyumbang Rp 2 Triliun untuk Covid-19, Siapa Figur Akidi Tio?

Peralihan itu dituangkan dalam Inmendagri Nomor 19 Tahun 2021 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 9 Juli 2021.

Dalam Inmendagri yang baru disebut jika mushola, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tempat beribadah yang lain tak lagi ditutup.

Namun, pemerintahan masih tetap minta warga tidak untuk lakukan aktivitas beribadah berjamaah sepanjang implementasi PPKM Genting dan memaksimalkan beribadah di rumah.

Pada ketetapan awalnya PPKM Genting ditata jika penutupan sementara semua tempat beribadah sampai keadaan dipastikan aman.

Selainnya tempat beribadah, disebut juga jika penerapan pesta pernikahan dihilangkan sepanjang PPKM Darurat.

Awalnya, sepanjang PPKM Genting hajatan pernikakahan bisa didatangi optimal 30 orang dengan mengaplikasikan prosedur kesehatan ketat, tidak mengaplikasikan makan pada tempat hajatan, dan pengadaan makanan cuman dibolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

3. Ketetapan yang lain

Selainnya ketetapan yang diganti di atas, ketentuan lain berkaitan PPKM Genting masih berlaku seperti yanh diputuskan di awal. Berikut poin-poinnya:

  1. Aktivitas belajar mengajarkan harus online atau online
  2. Supermarket, pasar tradisionil, toko kelontong, dan pasar swalayan yang jual keperluan setiap hari terbatasi jam operasinya sampai jam 20.00 dengan kemampuan pengunjung optimal 50 %
  3. Apotek dan toko obat diperbolehkan membuka sepanjang 24 jam.
  4. Aktivitas di pusat belanja/mal/pusat perdagangan ditutup sementara.
  5. Restaurant rumah makan, cafe, pedagang kaki lima, lapak jajan baik yang ada pada lokasi tertentu atau di pusat belanja/mal cuman bisa sediakan service antara (delivery) dan take away atau buntel, dan dilarang terima dine in atau makan di tempat.
  6. Aktivitas konstruksi pada tempat konstruksi dan lokasi project bisa bekerja 100 % dengan mengaplikasikan prosedur kesehatan lebih ketat.
  7. Penutupan sarana umum yang mencakup tempat khalayak, taman umum, tempat rekreasi, atau tempat khalayak yang lain
  8. Aktivitas seni/budaya, olahraga, dan sosial bungkusyarakatan (lokasi seni, budaya, fasilitas olahraga, dan aktivitas sosial) yang bisa memunculkan keramaian dan keramaian sementara ditutup
  9. Pada bidang transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konservatif dan online, dan kendaraan sewa terbatasi optimal 70 % dengan mengaplikasikan prosedur kesehatan ketat.
  10. Aktor perjalanan lokal yang memakai model transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan kereta api) harus memperlihatkan kartu vaksin minimum jumlah pertama, dan test PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk model transportasi jarak jauh lainnya.
  11. Masker masih tetap digunakan saat melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak dibolehkan pemakaian face shield tanpa pemakaian masker.
BACA JUGA  Penyebab NIK Tidak Ditemukan di Dukcapil , Ini Solusinya!
//ugroocuw.net/4/4412659
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Refresh