Rektor UI Mundur Dari Jabatan Wakil Komisaris Utama BRI

BEKASIKU.COM – Permasalahan rangkap posisi Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro pada akhirannya berekor Rektor UI mundur dari posisinya sebagai wakil komisaris khusus Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Rangkap posisi itu menjadi permasalahan karena melanggar Ketetapan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 berkenaan Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap posisi di Badan Usaha Punyai Negara (BUMN), terhitung sebagai komisaris.

Permasalahan itu semakin jadi setelah pemerintah justru koreksi Statuta UI dengan keluarkan PP Nomor 75 Tahun 2021 yang mengatakan rangkat posisi rektor UI di BUMN hanya dilarang untuk posisi direksi.

Pada akhirnya, Rektor UI mundur dari jabatan sebagai omisaris BRI, tetapi apa hal itu menjawab kegundahan publik terkait rangkap posisi?

Revisi Statuta UI

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Edukasi Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat, pemerintah tetap harus ambil Statuta UI yang memperbolehkan rektor UI rangkap posisi.

“Sejauh PP baru berkenaan Statuta UI itu belum diambil, karenanya Pak Rektor bisa saja kembali rangkap posisi karena ketetapannya memperkenankan,” kata Ubaid, Kamis (22/7/2021).

Ubaid memprioritaskan, revisi Statuta UI itu tidak sesuai agenda reformasi birokrasi dan mencoret marwah kampus yang dukung tinggi independensi, objecttivitas, dan integritas.

Karenanya, ia meminta rektor di perguruan tinggi lainnya yang merangkap posisi semestinya ikuti langkah Ari untuk mengundurkan diri.

Selain UI, ia menerangkan tetap ada rektor yang merangkap posisi, salah satunya rektor Universitas Hasanuddin dan Universitas Islam Internasional Indonesia.

Ubaid menerangkan di masa pandemi banyak rakyat kesulitan secara ekonomi, sementara beberapa pimpinan perguruan tinggi justru memperlihatkan perlakuan yang tidak elok seperti jaga rangkap posisi karena dilihat memiliki keuntungan yang banyak.

“Karena itu, (rektor rangkap posisi) harus juga sesegera mengundurkan diri,” kata Ubaid.

BACA JUGA  24 Alamat Pom Bensin Bekasi Buka 24 Jam

Selaras dengan Ubaid, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berharap rektor-rektor di perguruan tinggi lainnya tidak mudah teralihkan dari tanggung-jawab yang mereka pikul.

“Semestinya konsentrasi semakin memajukan kampus masing-masing dan tidak terpecah dengan konsentrasi di lembaga lainnya,” papar Hetifah.

Menurut Hetifah, kasus rangkap posisi yang telah dilaksanakan Ari semestinya menjadi pelajaran untuk majelis wali perintah dan senat di semua perguruan tinggi agar menjaga dan dukung tinggi statuta.

Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni menambahkan, dengan kasus rangkap posisi rektor UI, ia berharap mendatang tak lagi ada banyak faksi yang mengganggu dunia edukasi dengan keperluan politik dan usaha.

“Biarkan dunia edukasi dalam permasalahan ini kampus tetap menjadi pusat pengetahuan dan pengetahuan untuk mempersiapkan angkatan emas. Pusat intelektual untuk angkatan penerus bangsa,” papar Ali.

Kementerian BUMN Waspada

Di lain pihak, Kementerian BUMN dilihat perlu siaga sebelum menunjuk seorang sebagai komisaris perusahaan pelat merah.

“Dari Kementerian (BUMN) tentu kita supaya lebih siaga sebelum mengangkat seorang untuk dicari informasi yang lebih detil,” kata anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade.

Menurut Andre, mendatang Kementerian BUMN perlu berlaku lebih tegas ketika berada permasalahan terkait rangkap posisi komisaris seperti yang terjadi pada kasus Ari.

Andre memperingati agar seluruh pihak berlaku jujur dan menjaga etika saat ditawari sebuah jabatab. Karena, menurut Andre, Ari semestinya tahu ada limitasi merangkap posisi saat ia ditawari jadi komisaris BUMN.

Ia menyayangkan karena ada kasus itu karena pemerintah, dalam permasalahan ini Kementerian BUMN dan Presiden Joko Widodo, menjadi sasaran kemarahan masyarakat.

“Seharusnya dari awal yang terkait waktu ditawari jadi Wakil Komut BRI yang terkait karena tahu Statuta UI melarang seharusnya mundur, tidak terima, (jangan) tunggu ramai dulu baru mundur,” kata Andre.

BACA JUGA  15 List Tempat Isi Ulang Oksigen Bekasi, Warga Bekasi Wajib Tahu !

Menyaksikan dari kasus Ari Kuncoro, anggota Komisi VI DPR lainnya, Ahmad Baidowi, memperingati seluruh pihak agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Semestinya kita bekerja sesuai ketentuan yang jalan dan tidak ada usaha untuk menyiasati dengan ketetapan untuk keperluan tertentu,” kata Baidowi.

Baidowi dan Andre sama sepakat bila rangkap posisi bukan satu perihal yang haram dikerjakan.

Tapi, bila melanggar ketentuan undang-undang, sudah semestinya orang yang merangkap posisi mundur dari satu diantaranya posisinya.

“Bila melanggar ketentuan ya mundur, bila tidak ada ketentuan yang dilanggar, dasarnya apa diminta mundur,” papar Baidowi.

//vooshagy.net/4/4412659
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Refresh